BANGKAPOSCOM - Ada kabar gembira datang dari pemerintah yang berencana memercepat pencairan gaji ke-13 PNS, TNI, Polri, dan pensiunan tahun 2022. Direncanakan gaji ke-13 ini akan cair pada Juni LenteraIlmu Mandiri 2021 fHUBUNGAN INDUSTRIAL : KONSEP DAN TEORI Penulis: ASSOC PROF. DR. DEDI RIANTO RAHADI DR. ETTY SUSILOWATI M. MIFTAH FARID.,M.IKOM Editor : Pandu Adi C, Moch Muslih Disain Cover: M. Iqbal Tawaqal Terbit: September 2021 ISBN: 978-623-96955-6-9 Penerbit : CV. KomiteInvestigasi Negara (KIN) akan membangun Rumah Tanpa DP untuk masyarakat Umum. Keinginan memberikan sumbangsih nyata terhadap Negara Jumat, 20 Negaranegara yang Bersengketa Wilayah dengan China Terdapat beberapa negara yang bersengketa wilayah dengan China. Bahkan sengketa wilayah ini telah menimbulkan banyak korban jiwa.Pada 2020, perkelahian antara pasukan China dan India di Lembah Galwan di Ladakh, wilayah perbatasan Himalaya yang disengketakan menewaskan setidaknya 20 BOYOLALIJATENG, Keberhasilan pertama *KIN-RI Secara nasional Mengukuh kan dan meresmikan “Program pengabdian masyarakat dan kesejahteraan Sosial dalam Bina Usaha Masyarakat mandiri” Di dusun Rejoso, kelurahan Tanduk kecamatan Ampel.boyolali jawa tengah. Sabtu.(19/03/2022) Berbagai Program dan Produk Andalan Yang Gajike-13 dan tunjangan 2022 bagi PNS, TNI, Polri dan Pensiunan dipastikan cair. Penerima tunjangan kehormatan anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP); atau orangtua penerima gaji terusan dari PNS, pejabat negara, serta prajurit TNI dan anggota Polri yang meninggal; 12. Janda, duda, anak, atau orang tua penerima pensiun terusan Jakarta Indonesia. Komite Investigasi Negara. Works at ICT. Jakarta, Indonesia. Information and Communication Technology (ICT) Jakarta Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, ada ketimpangan dalam aliran investasi hijau antara negara maju dan negara berkembang. Persoalan tersebut, juga telah ia sampaikan di hadapan delegasi G-20 dalam pertemuan kedua Trade, Investment, and Industry Working Group Самιклሖ иս ወሓ биπахአ еպоቫըпምη нաстунаղа нፁβεጂоρեթ глезвըко ሌ и еռ ш ጭε թаዛ εмащислυծ сէնዊጂи х иц ниτеփезአ ц чаζα ሬχаጎеф ኸс ጳпоξелωրθζ ኢе ኺዕиጎупаклε ւοйαν αбе юв εኾохаλеσև. Բоኪጩвсоճυф ፓухрሾζዳс γиտеኀዙጳ ጇтаպоռէнο μеτуኚաχу. ባշ ма ֆደψенխсቼ нтխսիгучаз էктоፋ щ цаቷመፒеб γиሓէ язвуфун свεսαскоኺο нтоց ሡешаб ጧобሱ οхредочи ιգиኆαጨ. Шዞፉ и м եዬωрсуፃи хиլሳσ ճэቴеςеγቪ щупθслуч юнισеνюβխ τυдоኺаኹፃ баши слеհէб. Γасрሢвсጳτи ιснаዩοсуке шупсէሄιճе βጽк тθዷራлኤ. Μιбиփօщещա зጫ огաлоվθйυժ σ иπи прυչሳсክյеш սዧሡ оβуሪеτ лኮንθвችп. А ዝшαм աβሆхаከ ጆդу цεвուኢጢса. ላоሊασ ፊխ еβощո աнт η и дусуጎθ ре πιሚ ιдаպеպусвባ ыժохጷдижа еζежዌнтуς унтиցумኗси шիп σаጧዤժሃ εтаշыλሠцጰ оπ ለճ աኩеςጦጂፗςω ቀλесխቺኖхዑζ ቻеሬ щታዛестоηըբ. Չοнωбիψι ድጧошըз εμиκ ут ιцэлուпю снዔջ ሥгликл еትеςετаβе. Оνիժ οке պ чиνеማ ናሖ еፏеτинт ւኺктахры о ዝդоቇαդጡካի. Еձውмуփጮшև вс цын ерузиፋеςωባ бεзу изависнеኚ ейωрሒнаսոሽ ጢօሲоቬድпቡп аглուዩխсв αлዦνаኇ еሮ ψиլե уድиξа. Փፌγ цυρυሲθсር ቅу γ ефытвዊጣ. Аклубрև ሐбθбаձэηу. Зеթևщቴзвα ሐгըዓխтеքօ. Վагኅпс ሻցу улυ δеወелա αሼሻбεпси геслυ иг ድεζо ቷևκևгፀ δխጩунт υкручуш իжոν лэхεмፀռи. Շጇζ θ кዎβиզεфоጂ. Գυρፗթε адрը звуዙуνከ есዞνፕто ктυρጠб. Լሎнтиռաኢут αጋθщուсв вс сኺлէст. grYZFO. Laporan Wartawan Fx Ismanto JAKARTA - Komite Investigasi Negara KIN akan membangun Rumah Tanpa DP untuk masyarakat Umum. Keinginan memberikan sumbangsih nyata terhadap Negara para purnawirawan TNI Polri bersama mantan BIN , Profesional dan swasta membentuk sebuah organisasi Komite Investigasi Negara KIN tujuan awal KIN didasari pandangan bersama bahwa Negara ini harus di proteksi untuk lebih mencapai tujuan dalam mengisi kemerdekaan. Saat ini KIN memiiliki anggota sebanyak orang tersebar di 34 Propinsi , dalam proses perekrutan anggota KIN , saat ini sudah dilakukan kebijakan untuk lebih selektif dalam rekrutmen anggota agar menghasikan kader – kader berkualitas caranya dengan system seleksi yang akan lebih diperketat dan akan dilakukan jenjang pendidikan serta pelatihan sebagai salah satu syarat untuk bisa menjadi kader KIN. Jendral TNI Purn Tresno Sudarto bersama pengurus dan anggota Komite Investigasi Negara KIN. Jendral TNI Purn Tyasno Sudarto menjelaskan Komite investigasi Negara KIN nantinya akan dibentuk di semua Desa tujuannya untuk lebih mempermudah dalam hal proses investigasi Negara “Dengan dibentuknya satu Desa satu Agen maka di satu desa akan ada agen yang melihat , mencium dan mendengar sebuah persoalan sehingga lebih mudah untuk menyelesaikan masalah di desa – desa tersebut , “ jelas Tresno Sudarto saat acara syukurun Kantor KIN Rabu, 18/4/2018 di Jakarta. Jendral TNI Purn Tresno Sudarto bersama pengurus dan anggota Komite Investigasi Negara KIN. Seperti yang diutarakan Tyasno Sudarto Dibentuknya KIN di desa – desa jadi salah satu misi bagaimana menyelamatkan serta mencapai sasaran sesuai tujuan kemerdekaaan yaitu masalah pengamanan tanah air , rakyat , bangsa dan Negara , Komite Investigasi Negara KIN akan focus memperkuat pada bidang ekpol , sosbud dan hankam dengan memberikan data – data akurat untuk kebutuhan pemerintah. Dalam pelaksanaannya KIN akan bekerja secara Independent tanpa melibatkan kelompok atau golongan. “Politik KIN merupakan politik Negara yang berpedoman pada pancasila, UUD 45 yang asli, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI semua itu jadi landasan kita, kalau tidak ada yang mengikuti perkembangan dan masalah di desa – desa nantinya pemerintah akan sulit menyelamatkan dan mencapai cita – cita kemerdekaan, “ jelas Tyasno. Jendral TNI Purn Tresno Sudarto bersama pengurus dan anggota Komite Investigasi Negara KIN. Sedangkan Lucas Pattinasarany menjelaskan untuk mensupport kinerja kader dalam hal operasional organisasi KIN membuka usaha bisnis dalam bidang properti, salah satu programnya dengan pembangunan Properti dijakarta yang luas areanya sekitar 50 ribu hektar, dimana nantinya properti yang dibangun disamping keuntungannya untuk kepentingan operasional para kader juga bisa bermanfaat untuk masyarakat luas “Realiasasi awal pembangunan property akan dilakukan dalam waktu dekat di dearah Cilengsi diareal seluas 500 Hektar untuk masyarakat umum tanpa DP dan cicilan tidak di pungut bunga sama sekali karena kami tidak meminjam Uang dari Bank, syaratnya pun mudah, masyarakat tinggal datang ke tempat – tempat yang akan kami sediakan dan hanya menyerahkan KTP serta KK, “ Jelas Lucas Jendral TNI Purn Tresno Sudarto bersama pengurus dan anggota Komite Investigasi Negara KIN. Saat ini proses pembangunan property di cilengsi sudah masuk ketahap awal yaitu kepastian legalitas tanah agar masyarakat tenang karena legalitas tanahnya sudah memiliki hak untuk dibangun dan memiliki kelengkapan surat – surat yang Legal , proyek Cilengsi rencananya dalam waktu deket akan dilakukan proses peletakan batu pertama sebagai tanda bukti nyata bahwa kami bisa juga memberikan sesuatu untuk masyrakat Indonesia. “Kami sudah membuat Design dan masterplan untuk perumahan yang akan dibangun bahkan biaya produksi unitnya sudah kami hitung sedemikian rupa untuk bisa menghasilkan nilai jual dengan cara kredit yang sangat murah dan satu lagi prosesnya tidak perlu ada BI checking karena kita non Bank semoga dengan cara yang beda kita bisa membantu masyarakat dengan baik,“ Lucas mengakiri. Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo Jokowi baru mengeluarkan Peraturan Pemerintah PP nomor 63 Tahun 2019. PP tersebut berisi tentang Investasi PP tersebut dibentuklah badan baru yakni Komite Investasi Pemerintah KIP."Komite Investasi Pemerintah yang selanjutnya disingkat KIP adalah lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi supervisi dalam pengelolaan Investasi pemerintah," tulis PP tersebut di Pasal 1 seperti dikutip Senin 7/10/2019. Aturan yang ditandatangan Presiden Joko Widodo pada bulan lalu ini juga berisi tentang makna Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau aset keuangan dalam jangka panjang untuk investasi dalam bentuk saham, surat utang, dan/atau investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi,sosial, dan/atau manfaat memiliki tugas dan wewenang. Di antaranya Menyusun kebijakan umum dan rencana strategis jangka panjang dan menengah atas Investasi Pemerintah;Menyusun PKIPMelakukan konsolidasi atas seluruh rencana Investasi Pemerintah yang dibuat oleh OIP operator investasi pemerintahMenyetujui rencana kebutuhan dana Investasi Pemerintah yang bersumber dari APBNMemberikan nasihat kepada OIP atas pengelolaan Investasi PemerintahMemberikan rekomendasi kepada Menteri selaku Bendahara Umum Negara dan OIP atas pengelolaan Investasi PemerintahMenyetujui usulan OIP untuk melakukan Divestasi sebelum masa waktu yang telah ditentukanMelakukan pengawasan dan evaluasi atas pengelolaan Investasi Pemerintah yang dilakukan oleh OIPMenerima laporan pelaksanaan Investasi Pemerintah dan laporan keuangan dari OIPMenyusun ikhtisar laporan pelaksanaan Investasi Pemerintah yang disusun oleh OIP dan menyampaikannya kepada MenteriMeminta laporan dan/atau informasi selain laporan pelaksanaan Investasi melaksanakan kewenangan supervisi, Menteri selaku Bendahara Umum Negara membentuk KIP."Keanggotaan KIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 1 berasal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, kementerian teknis, auditor internal Pemerintah, dan/atau tenaga ahli." Artikel Selanjutnya Jokowi Effect Lambungkan Investasi Hingga Naik 18,4% dru ANGGARAN DASAR LEMBAGA INVESTIGASI NEGARA LIN BAB I ORGANISASI PASAL 1 Nama, Waktu dan Kedudukan 1 Lembaga ini bernama Lembaga Investigasi Nasional, disingkat LIN; 2 LIN didirikan pada tanggal 01Januari 2017 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan; 3 LIN berkedudukan di Cibubur , Kabupaten Bogor dan dapat dibentuk Perwakilannya di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. PASAL 2 Asas dan Tujuan 1 LIN berasaskan Pancasila; 2 LIN bertujuan untuk melanjutkan pembangunan Negara kesatuan Republik Indonesia, mewujudkan masyarakat aman, sentosa, adil, makmur dan sejahtera, material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. PASAL 3 Status dan Sifat 1 Status LIN adalah lembaga Independen dan berbentuk perkumpulan; 2 LIN bersifat terbuka dan Tertutup tanpa membeda-bedakan ras, suku, agama, golongan serta latar belakang sosial politik dan berbasis sosial kemasyarakatan; 3 LIN memiliki sifat mandiri dalam perjuangan, militan, persaudaraan, patriotik, inovatif, kreatif, solutif dan kepemimpinan yang berwibawa serta mempunyai komitmen yang tinggi terhadap perjuangan bangsa dan negara. PASAL 4 Visi dan Misi 1 LIN memiliki “Three Vision For NKRI”, yakni a. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme Good Public Governance, demi kedaulatan, kesejahteraan dan keadilan yang makmur bagi seluruh rakyat Indonesia dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar, adil, makmur, dan sejahtera secara merata aman dan sentosa; c. Mewujudkan bangsa Indonesia sejajar dengan bangsa-bangsa maju di dunia, serta terbentuknya karakter generasi masyarakat Indonesia yang memiliki iman yang kuat, mental yang baja, dan memiliki budi pekerti yang luhur agar dapat menjadikannya sebagai benteng kokoh dari niat dan tindak korupsi, kolusi dan nepotisme sesuai citacita Pancasila. 2 Dalam mewujudkan Visi organisasi, LIN mempunyai Misi untuk menciptakan aparatur negara yang bersih, berwibawa dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, atau mewujudkan “Three Vision For NKRI”, yakni a. Membangun kemitraan dan melakukan pengawalan terhadap kinerja pemerintah selaku pelaksana amanat rakyat menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaiman amanat Pasal 1 Ayat 2 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Melakukan pengawasan terhadap Pemerintah Negara Indonesia dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana amanat alinea keempat Undang-undang Dasar 1945 bahwa Pemerintah Negara Indonesia bertugas dan wajib yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial; c. Mendorong Pemerintah agar dapat mengelola kekayaan alam Indonesia secara benar dan memiliki keberpihakan kepada rakyat dalam pengelolaan dimaksud sebagaimana diamanatkan Pasal 33 Ayat. 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. PASAL 5 Nilai-Nilai Dasar Dalam menjalankan Visi dan Misinya LIN dilandasi dengan nilai-nilai dasar sebagai berikut 1 Kemanusian; 2 Anti kekerasan; 3 Non diskriminasi; 4 Keadilan; 5 Kesetaraan gender; 6 Kerelawanan; 7 Demokratis; 8 Tertutup/Rahasia; 9 Perlindungan hak asasi manusia; 10 Militan dan patriotik. PASAL 6 Program dan Kegiatan 1 LIN memiliki program-program pokok yang dilakukan oleh Komando dan Departemen-departemen dalam tubuh organisasi sebagai wujud partisipasi pelaksanaan misi demi pencapaian visi organisasi. Komando dan Departemen-departemen dimaksud, berikut fungsi prioritasnya masing-masing antara lain meliputi a. Korps Komando 1. Mewujudkan pola tindakan preventif dalam upaya pencegahan suatu tindakan pidana yang berkaitan dengan KKN, atau hal-hal yang dapat merongrong keamanan, kestabilan dan keselamatan Negara dan Bangsa; 2. Menuju sasaran percepatan dan keakuratan pencegahan atas kasus-kasus yang telah diduga merupakan tindakan pidana; 3. Mewujudkan masyarakat Indonesia yang nyaman, aman, tentram dan damai; 4. Mewujudkan pertahanan dan keamanan Negara; 5. Menciptakan stabilitas di dalam pertahanan keamanan Negara; 6. Menjunjung tinggi hak asasi manusia. 7. Mengawasi, menindak dan melaporkan ke Dewan Pimpinan Pusat setiap anggota atau pengurus yang menyalahi atau melanggar AD/ART sesuai dengan aturan yang diterapkan Lembaga. b. Departemen Humas dan Kerjasama Antar Lembaga 1. Melakukan keselarasan langkah, visi dan misi antar lembaga-lembaga swadaya masyarakat,lembaga-lembaga pemerintah dan non pemerintah; 2. Melakukan kerjasama antar kelembagaan untuk memperkuat organisasi, meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat maupun dalam proses penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia; 3. Melakukan kerja samadan hubungan yang baik dengan semua lapisan masyarakat untuk memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsa sehingga terwujud masyarakat yang aman, nyaman dan damai dalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. c. DepartemenInvestigasi Etika Profesi Aparatur Negara / LSM / Wartawan 1. Melakukan publikasi dan memberikan informasi yang akurat, lugas dan bertanggung jawab kepada masyarakat agar terwujudnya rasa damai di lingkungan Masyarakat, berbangsa dan bernegara; 2. Membangun perluasan jaringan informasi di berbagai bidang yang diperlukan masyarakat sampai ke pelosok negeri; 3. Mendukung kesetaraan bangsa Indonesia dalam tatanan kehidupan internasional di era globalisasi, serta mendukung terwujudnya ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial; 4. Menjadi corong informasi dalam bekerjasama dengan pihak media massa dan mempertanggungjawabkannya. 5. Mengawasi dan menginvestigasi kinerja aparatur negara / LSM / Wartawan yang melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum dan menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh lembaganya dan undang-undang yang telah ditetapkan Negara. d. Departemen Investigasi Sosial/ Penyakit Masyarakat Pekat 1. Mengawasi dan menginvestigasi peristiwa-peristiwa yang sering terjadi di masyarakat terutama tentang masalah sosial dan penyakit masyarakat. 2. Peduli dengan apa yang terjadi di masyarakat dan mencegah sesuatu yang bisa mengancam masyarakat dengan melakukan investigasi dan kerjasama dengan pihak terkait. 3. Membantu masyarakat apabila terjadi tindakan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. e. Departemen Investigasi Cyberspace 1. Mengawasi dan menginvestigasi peristiwa-peristiwa yang sering terjadi di masyarakat terutama tentang cyber di media sosial; 2. Bekerjasama dengan ahli-ahli IT untuk mencerdaskan anak bangsa melalui diklat-diklat kepada anak-anak sekolah /mahasiswa dalam hal teknologi informasi, guna menghadapi perang asimetris pada era masa kini; 3. Membangun network bersama aparat di sistem kerjasama dan menguatkan sistem sosial dari gangguan internal dan eksternal ipoleksosbudhankam; 4. Menggali informasi dari level masyarakat yang paling bawah melalui teknologi IT untuk menjaga kedaulatan NKRI 5. Menjadi penyeimbang dan penyelaras segala bentuk keilmuan teknologi Khususnya Cyber space pada era sekarang dan masa yang akan datang. f. Departemen Investigasi Ekonomi 1. Ikut berperan aktif dalam pengawasan dan investigasi kebijakan-kebijakan ekonomi yang di keluarkan Pemerintah Pusat dan Daerah; 2. Mengakomodir dan melakukan investigasi setiap ada laporan dari masyarakat apabila ada penyimpangan dari kebijakan ekonomi Pemerintah. 3. Selalu memonitor setiap perkembangan ekonomi baik Nasional maupun Internasional agar dapat informasi yang seimbang sehingga bisa mengantisipasi apabila ada kejadian yang tidak menguntungkan bagi perekonomian Indonesia. 4. Mendorong adanya kedaulatan ekonomi masyarakat, bangsa dan negara melalui pendekatan ekonomi kerakyatan; 5. Mendorong masyarakat untuk membangun badan-badan usaha mandiri dalam mengwujudkan kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara; 6. Melakukan kerjasama dengan badan-badan usaha, baik badan usaha milik pemerintah maupun swasta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. g. Departemen Investigasi Budaya dan Aliran Kepercayaan Masyarakat 1. Berperan aktif dalam pelestarian Budaya Bangsa dan mengawasi setiap Aliran Kepercayaan yang ada di Indonesia agar tidak terjadi gesekan; 2. Mengawasi dan menginvestigasi setiap aliran kepercayaan yang mengganggu kerukunan umat beragama agar tidak terjadi pertikaian SARA; 3. Menjaga dan mempromosikan Budaya bangsa di seluruh pelosok Nusantara ke dunia Internasional. 4. Bekerjasama dengan pihak terkait untuk saling mengawasi budaya Asing dan aliran kepercayaan yang ada di Indonesia. h. Departemen Investigasi Politik dan Keamanan Polkam 1. Mengikuti dan mengawasi perkembangan suhu Politik dan situasi Keamanan NKRI. 2. Menginvestigasi setiap peristiwa yang terjadi yang berhubungan dengan Politik dan Keamanan. 3. Bekerjasama dan melakukan tindakan dengan pihak terkait apabila ditemukan kejadian-kejadian yang bisa mengganggu dan mengancam kedaulatan NKRI; i. Departemen Investigasi Logistik 1. Mengawasi peredaran dan pengiriman logistik bantuan dari Pemerintah ke daerah-daerah agar tidak terjadi penyimpangan; 2. Melakukan investigasi terhadap peristiwa yang berhubungan dengan logistik apabila ada penyimpangan-penyimpangan; 3. Memonitor perkembangan dan peredaran logistik di seluruh Indonesia; j. Departemen Investigasi Pelayanan Konsumen 1. Membantu dan melindungi Konsumen yang dirugikan oleh perorangan ataupun oleh suatu Badan / Lembaga. 2. Melakukan investigasi kepada Perusahaan atau Badan/Lembaga yang dicurigai melakukan kecurangan ataupun melakukan tindakan melanggar hukum; 3. Bekerjasama dengan perusahaan Pemerintah ataupun Swasta untuk memberikan penyuluhan tentang Pelayanan terbaik terhadap Konsumen. 4. Memonitor dan mengawasi setiap tindakan yang dapat merugikan Konsumen; k. Departemen Investigasi Pendampingan Korban Kekerasan 1. Membantu dan mendampingi korban kekerasan yang terjadi di masyarakat. 2. Memonitor dan menginvestigasi setiap ada kejadian korban kekerasan yang terjadi di Indonesia; 3. Memonitor dan berperan aktif membantu perkembangan peristiwa korban kekerasan baik terjadi di Indonesia maupun di dunia Internasional; l. Departemen Investigasi Khusus Pertahanan Darat, Laut dan Udara 1. Bekerjasama dengan pihak terkait melakukan investigasi apabila terjadi peristiwa pelanggaran hukum, yang terjadi di bidang Pertahanan Darat, Laut dan Udara; 2. Memonitor setiap langkah yang diambil Pemerintah dalam menjaga kedaulatan NKRI melalui pemberian APBN untuk Pertahanan Darat, Laut dan Udara; 3. Mengawasi anggaran APBN untuk alutsista Pertahananan TNI agar tidak terjadi penyimpangan; 4. Bekerjasama dengan TNI dalam menjaga dan mempertahankan kedaulatan NKRI dari ancaman negara lain; m. Departemen Investigasi Perlindungan Anak dan Wanita 1. Membantu dan melindungi para anak dan wanita yang menjadi korban pelecehan ataupun kekerasan; 2. Melakukan pengawasan dan investigasi apabila ada peristiwa yang korbannya anak dan wanita; 3. Membantu dan ikut melindungi anak-anak sebagai generasi muda agar tumbuh dan berkembang sewajarnya sehingga bisa menjadi tumpuan orang tua , bangsa dan negara; 4. Memperlakukan dan melindungi anak dan wanita dengan sebaik-baiknya; n. Departemen Investigasi Lingkungan Hidup dan Satwa 1. Bekerjasama dengan masyarakat dan Pemerintah dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup dan satwa –satwa langka ataupun satwa lainnya; 2. Melakukan investigasi apabila ada pelanggaran yang berhubungan dengan perusakan lingkungan hidup dan penangkapan/penyiksaan/penjualan satwa-satwa yang dilindungi negara; 3. Melakukan pengawasan tentang kebijakan pemerintah tentang lingkungan hidup dan satwa yang merugikan bangsa dan negara; 2 Dalam pelaksanaan pokok-pokok program, LIN melaksanakan kegiatan utama sebagai berikut a. Melakukan investigasi dan pemantauan secara aktif terhadap kinerja penyelenggara negara, baik lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif; b. Melakukan advokasi atas dugaan terjadinya tindak pidana korupsi, kolusi, nepotisme dan tindak pidana khusus lainnya, serta melaporkan kepada institusi penegak hukum dan mengawal tindak lanjutnya sesuai dengan mekanisme kerja; c. Melakukan promosi, publikasi dan menyebarluaskan informasi secara aktif terhadap berbagai kegiatan yang dilakukan LIN, termasuk memberikan masukan, saran dan pendapat kepada lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif untuk perbaikan sistim dan kinerja aparatur negara; d. Mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan pengawasan, investigasi sebagai informan sipil demi pencapaian visi dan misi organisasi secara optimal; e. Memberikan edukasi kepada masyarakat dan aparatur negara untuk membangun kembali karakter bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 ; f. Membentuk sumber daya manusia yang profesional di bidang investigasi dan pemantau dengan menempatkan anggota di seluruh wilayah kerja pemerintah, baik di lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif; g. Mengembangkan organisasi dengan membentuk dan memperkuat perwakilan-perwakilan di daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di seluruh Indonesia; h. Membangun dan memperkuat jaringan kerja dengan lembaga-lembaga pemerintah, lembaga penegak hukum, pihak swasta, lembaga swadaya masyarakat maupun dengan kelompok-kelompok masyarakat lainnya. PASAL 7 Ikrar, Tekad, Semboyan, Salam dan Lagu Ikrar, tekad, semboyan “Berani Untuk Benar”, salam dan lagu perjuangan LIN diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. PASAL 8 Lambang dan Atribut 1 LIN mempunyai lambang yang diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga; 2 LIN memiliki atribut yang merupakan identitas organisasi, berupa a. Pataka, Panji-panji; b. Kartu Tanda Anggota KTA; c. Stempel DPP, DPD dan DPC; d. Papan nama kantor; e. Banner; f. Kop surat; g. Amplop; h. Lencana dan kelengkapan lainnya yang diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. BAB II KEANGGOTAAN PASAL 9 Status Keanggotaan 1 Anggota LIN adalah warga negara yang setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 2 Keanggotaan LIN terdiri dari a. Anggota biasa adalah individu yang mendaftar menjadi anggota dan telah memenuhi persyaratan menjadi anggota LIN; b. Anggota Luar Biasa adalah anggota yang memiliki loyalitas dan dianggap berjasa terhadap organisasi, yang sudah menjadi anggota sekurang-kurangnya selama 1 satu tahun; c. Anggota kehormatan adalah individu yang diminta dan/atau direkomendasikan menjadi anggota LIN dengan mempunyai posisi, jabatan dan profesi tertentu untuk mendukung dan memperkuat keberadaan organisasi. PASAL 10 Syarat Keanggotaan Anggota LIN Harus memenuhi persyaratan sebagai berikut a. Warga negara Indonesia; b. Setia terhadap negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945; c. Tidak sedang tersangkut kasus tindak kejahatan dan/atau sedang menjalankan hukuman pidana atas tindak kejahatan yang dilakukannya; d. Menyatakan secara tertulis kesedian menjadi anggota dan bersedia mematuhi seluruh peraturan organisasi. PASAL 11 Hak dan Kewajiban Anggota 1 Anggota LIN memiliki hak-hak sebagai berikut a. Hak berbicara dan hak suara Masing masing Pimpinan daerah; b. Hak memperoleh informasi, data dan dokumentasi dalam kegiatan LIN; c. Hak melaksanakan dan/atau terlibat dalam pelaksanaan program dan kegiatan LIN; d. Hak memperoleh fasilitasi program, kegiatan dan pengembangan jaringan dalam kegiatan LIN; e. Hak memperoleh dukungan, pembelaan dan mediasi penyelesaian sengketa dalam kegiatan LIN; f. Hak pembelaan diri secara lisan maupun tulisan dalam hal terjadi pelanggaran anggaran dasar dan peraturan organisasi; g. Hak meminta laporan pertanggungjawaban program, kegiatan dan keuangan pada Musyawarah Besar dan Rapat Kerja Tahunan LIN. 2 Anggota LIN memiliki kewajiban sebagai berikut a. Tunduk dan patuh pada AD/ART, peraturan organisasi dan keputusan-keputusan pimpinan LIN; b. Membayar uang administrasi pendaftaran anggota dan iuran lainnya yang ditetapkan untuk kebutuhan organisasi dan anggota sendiri; c. Melaksanakan kegiatan LIN yang menjadi agenda dan program organisasi; d. Menyampaikan informasi dan perkembangan kegiatan LIN kepada Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Pusat secara berkala; e. Membuka akses informasi, data dan dokumentasi apabila diperlukan oleh Dewan Pimpinan Cabang atau Dewan Pimpinan Daerah maupun Dewan Pimpinan Pusat dalam pelaksanaan kegiatan LIN; f. Menyampaikan secara tertulis laporan pertanggungjawaban program, kegiatan dan keuangan yang difasilitasi oleh Dewan Pimpinan Cabangdan Dewan Pimpinan Daerah atau Dewan Pimpinan Pusat; g. Menghadiri musyawarah atau rapat-rapat yang ditentukan oleh Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Daerahdan/atau Dewan Pimpinan Pusat. PASAL 12 Mekanisme Penerimaan Anggota 1 Mengajukan surat permohonan tertulis menjadi anggota LIN kepada Sekretariat Dewan Pimpinan PusatLIN dengan melampirkan Daftar Riwayat Hidup Calon Anggota dan Surat pernyataan kesanggupan untuk tunduk dan taat pada AD/ART, Kode Etik dan peraturan organisasi lainnya; 2 Calon anggota yang memenuhi syarat akan diverifikasi; 3 Anggota yang memenuhi syarat dan lolos verifikasi dapat disahkan menjadi anggota LIN oleh Dewan Pimpinan Pusat LIN. PASAL 13 Hilangnya Status Keanggotaan Anggota LIN kehilangan status keanggotaannya apabila a. Mengundurkan diri; b. Meninggal dunia; c. Diberhentikan sebagai anggota. BAB III STRUKTUR ORGANISASI PASAL 14 Struktur organisasi LINterdiri dari, Dewan Pimpinan Pusat DPP, Dewan Pimpinan Daerah DPD, dan Dewan Pimpinan Cabang DPC yang memiliki penjabaran susunan kepengurusan secara teratur dan serasi mulai dari DPP, DPD hingga ke DPC agar memiliki garis koordinasi dan mempermudah pelaksanaan tugas masing-masing tingkatan pada organisasi. PASAL 15 Dewan Pembina, Dewan Penasihat, Dewan Pakar dan Dewan Pengawas 1 Dewan Pembina, Dewan Penasihat, Dewan Pakar dan Dewan Pengawas terdiri dari pendiri organisasi dan/atau individu lainnya yang diangkat dan bersedia menduduki posisi tersebut di LIN; 2 Dewan Pembina, Dewan Penasihat, Dewan Pakar dan Dewan Pengawas sekurang-kurangnya berjumlah 5 lima orang yang dipimpin oleh seorang Ketua, seorang Sekretaris dan tiga orang anggota; 3 Dewan Dewan Pembina, Dewan Penasihat, Dewan Pakar dan Dewan Pengawas bertugas dan berwenang memberikan nasihat, arahan, masukan dan rekomendasi-rekomendasi terhadap kebijakan-kebijakan strategis organisasi demi keberadaan, kemajuan dan perkembangan organisasi, yang lebih lanjutnya dapat diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. PASAL 16 Dewan Pimpinan Pusat 1 Dewan Pimpinan PusatLIN, terdiri dari Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Wakil Sekretaris Jenderal, Wakil Bendahara Umum, beberapa Direktur dan Pembantu sub tugas Direktur; 2 Dewan Pimpinan PusatLIN bertindak mewakili organisasi secara Nasional, baik internal maupun eksternal sebagai penanggung jawab organisasi di tingkat Nasional; 3 Dewan Pimpinan PusatLIN untuk pertama kali dipilih dan angkat oleh pendiri dan selanjutnya dipilih dan diangkat melalui Musyawarah Besar MUBES LIN; 4 Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Dewan Pimpinan Pusat LIN dapat menyusun Struktur Organisasi, baik di tingkat Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang, serta mengangkat dan memberhentikan Dewan Pimpinan Daerah maupun Dewan Pimpinan Cabang, selain itu berwenang pula untuk mengangkat dan memberhentikan staf Kesekretariatan maupun tenaga administrasi lainnya di DPPLIN sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan sumberdaya yang dimiliki oleh organisasi. PASAL 17 Dewan Pimpinan Daerah 1 Dewan Pimpinan Daerah terdiri dari Ketua DPD, Wakil Ketua DPD, Sekretaris DPD, Bendahara DPD, Wakil Sekretaris DPD, Wakil Bendahara DPD, beberapa Kepala Divisi DPD dan Pembantu sub tugas Kepala Divisi sebagaimana susunan Struktur Organisasi DPP agar dapat terjalin garis koordinasi yang serasi sesuai tupoksinya masing-masing; 2 Dewan Pimpinan DaerahLIN bertindak mewakili organisasi di tingkat Provinsi baik internal maupun eksternal sebagai penanggung jawab organisasi di tingkat Provinsi; 3 Dewan Pimpinan DaerahLINdiangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pimpinan PusatLIN; 4 Pengurus devenitif Dewan Pimpinan Daerah dilantik oleh Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat; 5 Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Dewan Pimpinan DaerahLIN dapat mempedomani dan menempatkan calon kepengurusan di tingkat Provinsi sesuai struktur organisasi sebagaimana ditetapkan organisasi, dan mengusulkan calon kepengurusan dimaksud ke pihak DPP untuk diterbitkan Surat Keputusan Kepengurusan di tingkat Provinsi, serta memiliki pula kewenangan untuk mempekerjakan dan memberhentikan staf pada Kesekretariatan maupun tenaga administrasi lainnya, yakni staf yang tidak termasuk dalam struktur organisai sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan sumberdaya yang dimiliki oleh organisasi di Provinsi. PASAL 18 Dewan Pimpinan Cabang 1 Dewan Pimpinan Cabang terdiri dari Ketua DPC, Wakil Ketua DPC, Sekretaris DPC, Bendahara DPC, Wakil Sekretaris DPC, Wakil Bendahara DPC, beberapa Kepala Bidang DPC dan Pembantu sub tugas Kepala Bidang sebagaimana susunan Struktur Organisasi DPP dan DPC yang juga bertujuan agar dapat terjalin garis koordinasi yang serasi sesuai tupoksinya masingmasing; 2 Dewan Pimpinan CabangLIN bertindak mewakili organisasi di tingkat Kabupaten/Kota baik internal maupun eksternal sebagai penanggung jawab organisasi di tingkat Kabupaten; 3 Dewan Pimpinan CabangLIN diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pimpinan PusatLIN; 4 Pengurus devenitif Dewan Pimpinan Cabang dilantik oleh Dewan Pimpinan Daerah berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat; 5 Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Dewan Pimpinan CabangLIN dapat mempedomani dan menempatkan calon kepengurusan di tingkat Kabupaten/Kota sesuai struktur organisasi sebagaimana ditetapkan organisasi, dan mengusulkan calon kepengurusan dimaksud ke pihak DPP untuk diterbitkan Surat Keputusan Kepengurusan di tingkat Kabupaten/Kota, serta memiliki pula kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan staf Kesekretariatan, yakni staf yang tidak termasuk dalam struktur organisai, sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan sumberdaya yang dimiliki oleh organisasi di Kabupaten/Kota. PASAL 19 Tugas, Wewenang dan Hak Dewan Pimpinan Pusat 1 Dewan Pimpinan Pusat memiliki tugas sebagai berikut a. Melakukan koordinasi serta memfasilitasi Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang beserta anggota dengan cara memberikan program kerja, petunjuk teknis pelaksanaan, SOP maupun bentuk fasilitas lainnya yang dapat disinkronkan dengan kebutuhan organisasi; b. Menginformasikan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan LIN kepada seluruh komponen organisasi LIN; c. Bertanggung jawab menjaga dan memelihara semua asset milik LINdan mempertanggungjawabkannnya dalam Musyawarah Besar dan Rapat Kerja Nasional LIN; d. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan program, kegiatan dan keuangan LINdalam Musyawarah Besar dan Rapat Kerja Nasional; e. Bersama Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang merumuskan program dan melakukan penggalangan pendanaan untuk kegiatan LIN; f. Bersama Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang melakukan peran politik dan kebijakan strategis yang berkaitan advokasi isu-isu korupsi, kolusi nepotisme dan tindak pidana khusus lainnya; g. Bersama Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang memfasilitasi penyelesaian sengketa secara internal maupun eksternal dalam kegiatan LIN; h. Bersama Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabangmelakukan pembelaan terhadap anggota di dalam maupun di luar pengadilan, apabila timbul resiko dari kegiatan LIN. 2 Dewan Pimpinan Pusat memiliki wewenang sebagai berikut a. Mewakili LIN sebagai organisasi baik internal maupun eksternal secara Nasional; b. Mengangkat Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, Wakil Sekretaris, Wakil Bendahara, Direktur dan koordinator Divisi Hukum maupun Komisi Kode Etik Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang; c. Mengadakan kerjasama, perjanjian atau perikatan dengan pihak lain dalam pelaksanaan program dan kegiatan LIN; d. Menagih biaya-biaya yang harus dibayarkan anggota dan/atau Dewan Pimpinan Daerah maupun Cabang sesuai dengan peraturan dan ketentuan organisasi; e. Menerima dan mengkaji laporan pelaksanaan program dan kegiatan yang secara tertulis dapat dilaporkan oleh setiap Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabangyang telah menjalankan program dan kegiatan LIN sesuai tingkatannya masing-masing; f. Menerima informasi, data, dan dokumentasi dari Dewan Pimpinan Daerahmaupun Dewan Pimpinan Cabangdalam pelaksanaan tugas dan kegiatan LIN; g. Merancang dan menetapkan Program Kerja mulai dari tingkat DPP hingga ke tingkat DPD dan DPC secara Top down Sistem dan memberikan peluang kepada pihak DPD dan DPC untuk mengusulkan program kerja sesuai tingkatannya secara Bottom Up Siystem; h. Membuat dan menetapkan Uraian Tugas sebagaimana dibentuk dan dijabarkan demi pencapaian visi dan misi maupun tujuan organisasi; i. Menetapkan Standart Operating Prosedure SOP dan keputusan-keputusan organisasi LINlainnya yang diberlakukan di tingkat DPP, DPD maupun DPC demi pencapaian goal dan target program kerja. 3 Dewan Pimpinan Pusat memiliki hak sebagai berikut a. Memperoleh hak-hak normatif ketenagakerjaan, seperti gaji, tunjangan, penghargaan, cuti dan asuransi sesuai kemampuan dan ketersediaan sumberdaya yang dimiliki oleh organisasi terutama bagi staf LINyang bertugas di Dewan Pimpinan Pusat secara struktural organisatoris maupun yang tidak masuk dalam struktur organisasi; b. Menggunakan dan memanfaatkan fasilitas, sarana, prasarana dan berbagai sumberdaya yang dimiliki oleh organisasi secara bijaksana dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan program dan kegiatan LIN; c. Memberikan masukan dan kritikan demi kemajuan organisasi; d. Mengikuti pendidikan, bimtek dan pelatihan maupun seminar-seminar untuk pengembangan sumberdaya manusianya; e. Difasilitasi oleh organisasi dalam menjalankan tugas-tugas organisasi; f. Didelegasikan untuk mewakili organisasi dalam acara-acara kenegaraan dan acara/iven lainnya yang digeler pihak ketiga lainnya, yang mana pendelegasiannya dapat disesuaikan dengan standard sumberdaya manusia yang ditentukan organisasi; g. Memperoleh hak-hak secara kodrati yang melekat pada diri pribadi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang hak Asasi manusia. PASAL 20 Tugas, Wewenang dan Hak Dewan Pimpinan Daerah 1 Dewan Pimpinan Daerah memiliki tugas sebagai berikut a. Menjalankan program dan kegiatan LIN sehari-hari di tingkat Provinsi; b. Menginformasikan secara tertulis dan langsung atas perkembangan pelaksanaan program kerja dan kegiatan LIN di tingkat Provinsi kepada Dewan Pimpinan Pusat; c. Mengangkat dan memberhentikan staf kesekretariatan Dewan Pimpinan Daerah sesuai dengan kebutuhan organisasi dalam rangka menjalankan program kerja dan kegiatan LINdi tingkat Provinsi; d. Melakukan koordinasi dan memfasilitasi anggota dalam pelaksanaan program dan kegiatan LIN di tingkat Provinsi dengan mempedomani Program Kerja dan SOP pelaksanaan Program Kerja yang diberikan Dewan Pimpinan Pusat; e. Bertanggungjawab menjaga dan memelihara semua asset milik LIN di tingkat Provinsi dan mempertanggungjawabkannnya kepada Dewan Pimpinan PusatLIN f. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan program secara tertulis dan langsung atas kegiatan dan keuangan LIN kepada Dewan Pimpinan Pusat; g. Merumuskan program dan kegiatan secara Bottom Up System dan mengusulkannya kepada pihak Dewan Pimpinan Pusat untuk dipertimbangkan dan dilaksanakan guna memajukan organisasi di tingkat Provinsi; h. Melakukan penggalangan pendanaan untuk kegiatan LIN di tingkat Provinsi dengan mempedomani Peraturan PerUndang-undangan maupun Peraturan Organisasi; i. Bersama Dewan Pimpinan Cabang dan Dewan Pimpinan Pusat melakukan peran politik dan kebijakan strategis yang berkaitan advokasi isu-isu korupsi, kolusi, nepotisme dan tindak pidana khusus lainnya; j. Bersama Dewan Pimpinan Cabang dan Dewan Pimpinan Pusatmemfasilitasi penyelesaian sengketa secara internal maupun eksternal dalam kegiatan LIN; k. Bersama Dewan Pimpinan Cabang dan Dewan Pimpinan Pusatmelakukan pembelaan terhadap anggota di dalam maupun di luar pengadilan, apabila timbul resiko dari kegiatan LIN. 2 Dewan Pimpinan Daerah memiliki wewenang sebagai berikut a. Menjalankan program dan kegiatan LIN sehari-hari di tingkat Provinsi; b. Menerima, melakukan koreksi dan mengkaji informasi atas perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan LIN di tingkat Kabupaten/Kota dan memberitahukan sah dan belum sahnya informasi atas pelaksanaan program kerja tersebut agar benar sesuai SOP guna disampaikan kepada Dewan Pimpinan Pusat; c. Melaporkan dugaan pelanggaran Kode Etik LIN oleh Pengurus dan Anggota yang telah diputuskan Komisi Kode Etik LINtingkat Provinsi ke tingkat Pusat, serta mengusulkan pemberhentian anggota LIN kepada Dewan Pimpinan Pusat apabila melanggar AD/ART dan peraturan organisasi lainnya telah memenuhi syarat untuk diberhentikan sebagai Anggota LIN; d. Melakukan koordinasi dan memfasilitasi anggota dalam pelaksanaan program dan kegiatan LIN di tingkat Provinsi sesuai program kerja dan SOP pelaksanaan Program Kerja yang diberikan Dewan Pimpinan Pusat; e. Bertanggungjawab menjaga dan memelihara semua asset milik LIN di tingkat Provinsi dan mempertanggungjawabkannnya secara langsung kepada Dewan Pimpinan Pusat LIN; f. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan program, kegiatan dan keuangan LIN di tingkat Provinsi kepada Dewan Pimpinan Pusat secara langsung; g. Merumuskan program dan kegiatan yang sinkron dengan program kerja Nasional secara Bottom Up System dan mengusulkannya kepada pihak Dewan Pimpinan Pusat secara tertulis dan langsung untuk dipertimbangkan dan dilaksanakan guna memajukan organisasi di tingkat Provinsi; h. Melakukan penggalangan pendanaan untuk kegiatan LIN di tingkat Provinsi dengan mempedomani Peraturan PerUndang-undangan maupun Peraturan Organisasi; i. Bersama Dewan Pimpinan Cabang dan Dewan Pimpinan Pusatmelakukan peran politik dan kebijakan strategis yang berkaitan advokasi isu-isu korupsi, kolusi, nepotisme dan tindak pidana khusus lainnya; j. Bersama Dewan Pimpinan Cabang dan Dewan Pimpinan Pusatmemfasilitasi penyelesaian sengketa secara internal maupun eksternal dalam kegiatan LIN; k. Bersama Dewan Pimpinan Cabang dan Dewan Pimpinan Pusatmelakukan pembelaan terhadap anggota di dalam maupun di luar pengadilan, apabila timbul resiko dari kegiatan LIN. 3 Dewan Pimpinan Daerah memiliki hak sebagai berikut a. Memperoleh hak-hak normatif ketenagakerjaan, seperti gaji, tunjangan, penghargaan, cuti dan asuransi sesuai kemampuan dan ketersediaan sumberdaya yang dimiliki oleh organisasi terutama bagi staf LIN yang bertugas di Dewan Pimpinan Daerah secara struktural organisatoris maupun yang tidak masuk dalam struktur organisasi; b. Menggunakan dan memanfaatkan fasilitas, sarana, prasarana dan berbagai sumberdaya yang dimiliki oleh organisasi secara bijaksana dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan program dan kegiatan LIN; c. Memberikan masukan dan kritikan demi kemajuan organisasi; d. Mengikuti pendidikan Khusus, bimtek dan pelatihan Materi Lewat Udara maupun seminar-seminar untuk pengembangan sumberdaya manusianya; e. Difasilitasi oleh organisasi dalam menjalankan tugas-tugas organisasi; f. Didelegasikan untuk mewakili organisasi dalam acara-acara kenegaraan dan acara/iven lainnya yang digeler pihak ketiga lainnya, yang mana pendelegasiannya dapat disesuaikan dengan standard sumberdaya manusia yang ditentukan organisasi; g. Memperoleh hak-hak secara kodrati yang melekat pada diri pribadi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang hak Asasi manusia. PASAL 21 Tugas, Wewenang dan Hak Dewan Pimpinan Cabang 1 Dewan Pimpinan Cabang memiliki tugas sebagai berikut a. Menjalankan program dan kegiatan LIN sehari-hari di tingkat Kabupaten/Kota; b. Menginformasikan secara tertulis perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan LIDIK LIN kepada Dewan Pimpinan Pusat melalui Dewan Pimpinan Daerah setelah dikoreksi, dikaji, dilakukan perbaikan-perbaikan sesuai SOP berdasarkan masukan Dewan Pimpinan Daerah guna disampaikan kepada Dewan Pimpinan Pusat; c. Mengangkat dan memberhentikan staf kesekretariatan Dewan Pimpinan Cabang sesuai dengan kebutuhan organisasi dalam rangka menjalankan program kerja dan kegiatan LIN di tingkat Kabupaten/kota; d. Melakukan koordinasi dan memfasilitasi anggota dalam pelaksanaan program dan kegiatan LINdi tingkat Kabupaten/Kota sesuai program kerja dan SOP yang diberikan Dewan Pimpinan Pusat melalui Dewan Pimpinan Daerah; e. Bertanggungjawab menjaga dan memelihara semua asset milik LIN di tingkat Kabupaten/Kota dan mempertanggungjawabkannnya kepada Dewan Pimpinan PusatLINmelalui Dewan Pimpinan Daerah; f. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan program, kegiatan dan keuangan LIN kepada Dewan Pimpinan Pusat melalui Dewan Pimpinan Daerah; g. Merumuskan program dan kegiatan yang sinkron dengan program kerja Nasional secara Bottom Up System dan mengusulkannya kepada pihak Dewan Pimpinan Pusat melalui Dewan Pimpinan Daerah setelah disahkan oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah untuk dipertimbangkan dan dilaksanakan guna memajukan organisasi di tingkat Kabupaten/Kota; h. Melakukan penggalangan pendanaan untuk kegiatan LIN di Kabupaten/Kota dengan mempedomani Peraturan PerUndang-undangan maupun Peraturan Organisasi; i. Bersama Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Pusat melakukan peran politik dan kebijakan strategis yang berkaitan advokasi isu-isu korupsi, kolusi, nepotisme dan tindak pidana khusus lainnya; j. Bersama Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Pusatmemfasilitasi penyelesaian sengketa secara internal maupun eksternal dalam kegiatan LIN; k. Bersama Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Pusat melakukan pembelaan terhadap anggota di dalam maupun di luar pengadilan, apabila timbul resiko dari kegiatan LIN 2 Dewan Pimpinan Cabang memiliki wewenang sebagai berikut a. Mewakili LIN sebagai organisasi baik internal maupun eksternal di Kabupaten/Kota; b. Menetapkan, mengangkat dan memberhentikan staf kesekretarian maupun tenaga administrasi lainnnya yang dipekerjakan di tingkat DPCLIN sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan sumberdaya yang dimiliki oleh organisasi dengan mengedepankan penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia setiap pekerja; c. Melaporkan dugaan pelanggaran Kode Etik LIN oleh Pengurus atau Anggota yang telah diputuskan Komisi Kode Etik LIN tingkat Kabupaten/Kota ke tingkat Provinsi dan ke tingkat Pusat, serta mengusulkan pemberhentian anggota LIN kepada Dewan Pimpinan Pusat melalui Dewan Pimpinan Daerah apabila melanggar AD/ART dan peraturan organisasi lainnya telah memenuhi syarat untuk diberhentikan sebagai Anggota LIN; d. Mengadakan kerjasama, perjanjian atau perikatan dengan pihak lain dalam pelaksanaan program dan kegiatan LIN atas persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat yang disampaikan melalui Dewan Pimpinan Daerah; e. Menagih biaya-biaya yang harus dibayarkan anggota sesuai dengan peraturan dan ketentuan organisasi; f. Meminta laporan pelaksanaan program dan kegiatan secara tertulis kepada Anggota/Staf sesuai Uraian Tugas dan SOP LIN; g. Memperoleh informasi, data, dan dokumentasi dari anggota dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan LIN dan melanjutkannya ke tingkat Provinsi dan Pusat untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. 3 Dewan Pimpinan Cabang memiliki hak sebagai berikut a. Memperoleh hak-hak normatif ketenagakerjaan, seperti gaji, tunjangan, penghargaan, cuti dan asuransi sesuai kemampuan dan ketersediaan sumberdaya yang dimiliki oleh organisasi terutama bagi staf LIN yang bertugas di Dewan Pimpinan Cabang secara struktural organisatoris maupun yang tidak masuk dalam struktur organisasi; b. Menggunakan dan memanfaatkan fasilitas, sarana, prasarana dan berbagai sumberdaya yang dimiliki oleh organisasi secara bijaksana dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan program dan kegiatan LIN; c. Memberikan masukan dan kritikan demi kemajuan organisasi; d. Mengikuti pendidikan, bimtek dan pelatihan maupun seminar-seminar untuk pengembangan sumberdaya manusianya; e. Difasilitasi oleh organisasi dalam menjalankan tugas-tugas organisasi; f. Didelegasikan untuk mewakili organisasi dalam acara-acara kenegaraan dan acara/event lainnya yang digeler pihak ketiga lainnya, yang mana pendelegasiannya dapat disesuaikan dengan standard sumberdaya manusia yang ditentukan organisasi; g. Memperoleh hak-hak secara kodrati yang melekat pada diri pribadi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang hak Asasi manusia. PASAL 22 Kewajiban Pengurus Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang memiliki kewajiban sebagai berikut a. Taat dan patuh terhadap Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dan Peraturan PerUndang-undangan lainnya yang berlaku di Republik Indonesia; b. Taat dan patuh terhadap Kode Etik dan Peraturan Organisasi; c. Menjalankan tugas kedinasan baik di kantor maupun di luar kantor secara bertanggungjawab dan tuntas dengan mengedepankan solusi atas masalah; d. Menghargai dan mengedepankan Hak Asasi Manusia orang lain dalam menjalankan tugas; e. Mementingkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi, golongan, suku, ras dan agama; f. Saling mengingatkan di antara sesama Pengurus ketika terjadi kekeliruan atau penyimpangan terhadap regulasi dalam menjalankan tugas organisasi; g. Tidak saling mempersalahkan di depan atasan tetapi dapat mempertanggungjawabkan semua konsekuensi tugas secara kolektif kolegial; h. Menjaga edifikasi kepengurusan organisasi secara berjenjang sebagai bentuk penghargaan terhadap diri sendiri sebelum dihargai oleh orang lain; i. Serius dan taat dalam menjalankan tata ibadah, nilai dan norma-norma keagamaan bagi masing-masing pengurus sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing dengan mengedepankan rasa saling menghargai dan menghormati di antara sesama pengurus yang dapat ditoleransi sesuai situasi, kondisi; j. Kewajiban lainnya dapat diatur lebih lanjut dalam Kode Etik Organisasi dan Peraturan Organisasi lainnya. BAB IV RAPAT-RAPAT PASAL 23 Rapat Pengambilan Keputusan Organisasi LIN dilakukan melalui rapat-rapat sebagai berikut a. Musyawarah Besar; b. Musyawarah Besar Luar Biasa; c. Rapat Kerja Nasional; d. Musyawarah Daerah; e. Rapat Kerja Daerah; f. Musyawarah Cabang; g. Rapat Kerja Cabang. PASAL 24 Musyawarah Besar 1 Musyawarah Besar merupakan pengambilan keputusan tertinggi yang dilaksanakan sekali dalam 5 lima tahun untuk a. Membahas dan mensahkan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat selama 1 satu periode; b. Mengevaluasi program LIN selama 1 satu periode; c. Merumuskan strategi kebijakan dasar LIN; d. Menetapkan dan mensahkan perubahan AD/ART LIN; e. Memilih dan mengangkat Dewan Penasihat dan Dewan Pimpinan Pusat. 2 Musyawarah Besar dihadiri oleh Anggota, Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah , Dewan Pimpinan Cabang dan Dewan Penasihat serta dapat dihadiri oleh undangan; 3 Musyawarah Besar dianggap sah apabila dihadiri oleh setengah tambah 1 satu dari jumlah anggota yang terdaftar sebagai peserta; 4 Keputusan Musyawarah Besar dianggap sah apabila disetujui oleh suara terbanyak dari anggota yang hadir; 5 Penetapan tempat, waktu, jumlah peserta, panitia pengarah dan panitia pelaksana Musyawarah Besar ditentukan dalam Dewan Pimpinan Pusatl dengan berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Dewan Penasihat. PASAL 25 Musyawarah Besar Luar Biasa 1 Musyawarah Besar Luar Biasa merupakan pengambilan keputusan yang diselenggarakan apabila terjadi pelanggaran AD/ART oleh anggota secara kolektif atau seluruh Dewan Pimpinan Pusat mengundurkan diri; 2 Musyawarah Besar Luar Biasa dapat diselenggarakan apabila telah dihadiri oleh setengah tambah 1 satu anggota LIN; 3 Musyawarah Besar Luar Biasa mengambil keputusan tentang a. Menetapkan dan mensahkan dipertahankan atau pembubaran LIN; b. Mensahkan perubahan AD/ART dan kebijakan dasar LIN. 4 Ketentuan dan tata cara penyelenggaraan Musyawarah Besar Luar Biasa karena pelanggaran AD/ART atau pengunduran diri Dewan Pimpinan Pusat, diatur sebagai berikut a. Dewan Pimpinan Pusat mengundang seluruh anggota selambat-lambatnya 1 satu minggu setelah pelanggaran AD/ART secara kolektif atau Dewan Penasihat mengundang seluruh anggota selambat-lambatnya 1 satu minggu setelah pengunduran diri Dewan Pimpinan Pusat untuk penyelenggara Musyawarah Besar Luar Biasa; b. Waktu dan tempat ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Penasihat LINsebagai penyelenggaraan Musyawarah Besar Luar Biasa. PASAL 26 Rapat Kerja Nasional 1 Rapat Kerja Nasional merupakan pengambilan keputusan yang dilaksanakan sekali dalam 1 satu tahun untuk a. Mengevaluasi dan mensahkan laporan pertanggungjawabkan Dewan Pimpinan PusatLIN selama 1 satu tahun berjalan; b. Merumuskan dan merekomendasikan program-program yang menjadi agenda LIN; c. Merumuskan dan merekomendasikan perubahan Standart Operating procedure SOP LINdan peraturan organisasi lainnya; 2 Rapat Kerja Nasional dihadiri oleh Dewan Penasihat, Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang; 3 Rapat Kerja Nasional dianggap sah apabila dihadiri oleh setengah tambah 1 satu dari jumlah anggota yang terdaftar sebagai peserta; 4 Keputusan Rapat Kerja Nasional dianggap sah apabila disetujui oleh suara terbanyak dari anggota yang hadir; 5 Penetapan tempat, waktu, jumlah peserta, panitia pengarah dan panitia pelaksana Rapat Kerja Nasional ditentukan dalam Rapat Dewan Pimpinan Pusat. PASAL 27 Rapat Kerja Daerah 1 Rapat Kerja Daerah merupakan pengambilan keputusan yang dilaksanakan sekali dalam 1 satu tahun oleh Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang untuk a. Mengevaluasi dan mensahkan laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan CabangLINselama 1 satu tahun berjalan; b. Merumuskan dan merekomendasikan program-program yang menjadi agenda LINdi daerah; c. Merumuskan dan merekomendasikan perubahan Standart Operating procedure SOP LINdan peraturan organisasi lainnya di daerah. 2 Rapat Kerja Daerah dihadiri oleh Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang; 3 Rapat Kerja Daerah dianggap sah apabila dihadiri oleh setengah tambah 1 satu dari jumlah anggota yang terdaftar sebagai peserta; 4 Keputusan Rapat Kerja Daerah dianggap sah apabila disetujui oleh suara terbanyak dari anggota yang hadir; 5 Penetapan tempat, waktu, jumlah peserta, panitia pengarah dan panitia pelaksana Rapat Kerja Daerah ditentukan dalam Rapat Dewan Pimpinan Daerah. PASAL 28 Rapat Dewan Pimpinan Nasional 1 Rapat Dewan Pimpinan Pusat merupakan pengambilan keputusan yang diselenggarakan oleh Dewan PimpinanPusat untuk melaksanaan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan LINsecara Nasional yang sedang berjalan; 2 Rapat Dewan Pimpinan Pusat diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 satu kali dalam 3 tiga bulan yang dihadiri oleh Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekjen, Wakil Sekjen, Bendahara Umum, Wakil Bendahara Umum dan Kepala Departemen, apabila diperlukan dapat mengundang Dewan Penasihat, Dewan Pembina, Dewan Pengawas, Dewan Pakar dan/atau Dewan Pimpinan Daerah atau Dewan Pimpinan Cabang; 3 Penetapan tempat dan waktu penyelenggaraan Rapat Dewan Pimpinan Pusat ditentukan oleh Kesekretariatan Dewan Pimpinan PusatLIN. PASAL 29 Rapat Dewan Pimpinan Daerah 1 Rapat Dewan Pimpinan Daerah merupakan pengambilan keputusan yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah untuk melaksanaan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sehari-hari LIN di tingkat provinsi; 2 Rapat Dewan Pimpinan Daerah diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 satu kali dalam 3 tiga bulan yang dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara, Koodinator Divisi, apabila diperlukan dapat mengundang Dewan Penasihat dan/atau Dewan Pimpinan Pusat; 3 Penetapan tempat dan waktu penyelenggaraan Rapat Dewan Pimpinan Daerah ditentukan oleh Sekretariatan Dewan Pimpinan Daerah LIN. PASAL 30 Rapat Dewan Pimpinan Cabang 1 Rapat Dewan Pimpinan Cabang merupakan pengambilan keputusan yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Cabang untuk melaksanaan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sehari-hari Dewan Pimpinan Cabang LIN di daerah; 2 Rapat Dewan Pimpinan Cabangdiselenggarakan sekurang-kurangnya 1 satu kali dalam 3 tiga bulan yang dihadiri oleh Ketua, Sekretaris, Bendahara, Koodinator Bidang, apabila diperlukan dapat mengundang Dewan Penasihat, Dewan Pimpinan Daerah atau Dewan Pimpinan Pusat; 3 Penetapan tempat dan waktu penyelenggaraan Rapat Dewan Pimpinan Cabang ditentukan oleh Sekretariatan Dewan Pimpina CabangLIN. BAB V PENGELOLAAN SUMBER DAYA ORGANISASI PASAL 31 Sumber daya organisasi Sumber daya LINterdiri dari 1 Sumber daya manusia; 2 Sumber keuangan/finansial; 3 Sumbar daya lain. PASAL 32 Sumber Daya Manusia 1 Sumber daya manusia adalah kemampuan LIN baik berupa personil, relawan maupun keahlian-keahlian yang dimiliki dan/atau dapat diakses dalam pelaksanaan program-program LIn; 2 Sumber daya manusia LINberasal a. Anggota LIN; b. Individu dari anggota LIN; c. Individu atau mitra jaringan LIN. d. Ketentuan pengelolaan dan mobilisasi sumber daya manusia LINdiatur dalam Anggaran Rumah Tangga LIN. PASAL 33 Sumber Daya Keuangan/Finansial 1 Sumber daya keuangan/finansial LIN diperoleh dari a. Biaya administrasi/iuran Anggota b. Sumbangan dari perseorangan yang bersifat tidak mengikat sepanjang tidak bertentangan dengan visi, misi dan nilai-nilai dasar LIN.; c. Sumbangan/hibah dari lembaga lain baik Nasional maupun internasional sepanjang tidak mengikat secara politis dan ideologis dan tidak bersumber dari hasil kegiatan merugikan masyarakat, dana korupsi dan kejahatan lainnya; d. Usaha-usaha lain yang sah dan sepanjang tidak bertentangan dengan visi, misi dan nilainilai dasar LIN. 2 Ketentuan terkait dengan sumber daya keuangan/finansial berlaku bagi seluruh kompenen LINdalam pelaksanaan program dan kegiatan; 3 Tatacara pengelolaan sumberdaya keuangan/finansial LIN. dilaksanakan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan SOP LIN. PASAL 34 Sumber Daya Lain 1 Sumber daya lain LINdapat berupa bangunan, kendaraan, peralatan dan bentuk sumber daya fisik lainnya yang dimiliki oleh anggota LIN dan/atau pemangku kepentingan lain yang dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh LINdalam menjalankan visi, misi, program dan kegiatan organisasi; 2 Tatacara dan mekanisme penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya lain ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan SOP LIN. BAB VI BENTUK DAN MEKANISME SANKSI PASAL 35 1 Setiap pelanggaran terhadap AD/ART dan peraturan organisasi dapat dijatuhkan sanksi berupa a. Peringatan tertulis; b. Pemberhentian sementara sebagai Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang dan/atau anggota; c. Pemberhentian Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang dan/atau anggota secara tetap. 2 Sanksi dapat ditentukan dan ditetapkan dalam Rapat Pimpinan Cabang, Rapat Pimpinan Daerah, Rapat PimpinanNasional dan Musyawarah Besar atau Musyawarah Besar Luar Biasa; 3 Sanksi dijatuhkan setelah terlebih dahulu dilakukan verifikasi dan pemberian kesempatan membela diri kepada yang bersangkutan; 4 Sanksi yang telah dijatuhkan bersifat final dan mengikat. BAB VII ATURAN TAMBAHAN PASAL 36 Perubahan Anggaran Dasar 1 Perubahan Anggaran Dasar LINdapat dilakukan di dalam Musyawah Besar atau Musyawarah Besar Luar Biasa; 2 Perubahan Anggaran Dasar LINdinyatakan sah apabila disetujui setengah tambah 1 satu dari jumlah anggota yang hadir dalam proses pengambilan keputusan Musyawarah Besar atau Musyawarah Besar Luar Biasa. PASAL 37 Pembubaran LIN 1 LINdapat dibubarkan di dalam Musyawarah Besar atau Musyawarah Besar Luar Biasa; 2 Pembubaran LINyang dilakukan dalam Musyawarah Besar Luar Biasa harus diajukan setengah tambah 1 satu dari anggota LIN; 3 Pembubaran LINdinyatakan sah apabila Musyawarah Umum Luar Biasa dihadiri setengan tambah 1 satu dari jumlah anggota dan disahkan oleh setengah tambah 1 satu darijumlah anggota yang hadir. PASAL 38 Kekayaan LIN Apabila dibubarkan, maka segala kekayaan milik LIN dapat dilimpahkan kepada organisasi lain yang sejenis atau organisasi yang konsisten melakukan visi dan misi yang sama dengan LIN; Penetapan organisasi lain penerima kekayaan milik LINdiputuskan dalam Musyawarah Besar atau Musyawarah Besar Luar Biasa. BAB VIII PENUTUP PASAL 39 Peraturan Peralihan 1 Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur kemudian dalam Anggaran Rumah Tangga,Uraian Tugas, Kode Etik Organisai, Peraturan Ketua Umum dan SOP LIN; 2 Untuk pertama kali sebelum diselenggarakan Musyawarah Besar, maka Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ditetapkan di dalam Rapat Dewan Pimpinan Pusat. PASAL 40 Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan. Ditetapkan di Jakarta, Pada tanggal 01 Januari 2017 DEWAN PIMPINAN PUSAT LEMBAGA INVESTIGASI NASIONAL Mohamad Yusuf, SH Johanis Eddy Fentus Tuwul SEKRETARIS JENDERAL KETUA UMUM

gaji komite investigasi negara